Link Pajak >> Pengaduan Pajak - Pajak - Depkeu - Pajak Indonesia << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

PT KA minta dana penggantian PPN angkutan batu bara

Bisnis Indonesia, 28 Mei 2009

JAKARTA: PT Kereta Api meminta dana public service obligation (PSO) atau subsidi sekitar Rp300 miliar kepada pemerintah sebagai penggantian pajak pertambahan nilai untuk angkutan batu bara milik PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA).

Direktur Keuangan PT KA A. Kuntjoro Hadiwidjoyo mengatakan BUMN perkeretaapian itu sudah secara resmi menyampaikan permintaan tersebut kepada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan.

"PSO itu ..... read more

Pemda Bakal Pungut Pajak Rokok yang Beredar di Wilayahnya

Kontan Online, 27 Mei 2009

JAKARTA. Ada kabar kurang menyenangkan buat para perokok. Pemerintah daerah (pemda) akan berwenang memungut pajak atas rokok yang beredar di wilayahnya. Itu berarti, harga jual rokok bisa naik lebih mahal lagi.

Ini adalah buah kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, Senin (25/5) lalu, sewaktu menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD).

Direktur PDRD Departemen Keuangan Budi Sitepu m ..... read more

Rokok Bakal Diberi Stiker Pajak Rokok

Harian Kontan, 27 Mei 2009

JAKARTA. Pembahasan tentang pajak rokok dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) yang selama ini berjalan alot telah berakhir Senin (25/5) lalu. Pemerintah dan DPR tinggal menggodok besaran tarif pajaknya saja.

Nantinya, kata Ketua Panitia Khusus Khusus RUU PDRD Harry Azhar Azis, ketentuan teknis tentang pajak rokok bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Yang menarik, "Nanti ada istilah paja ..... read more

Daerah Berwenang Menarik Pajak Rokok

Harian Kontan, 27 Mei 2009

JAKARTA. Ada kabar kurang menyenangkan buat para perokok. Pemerintah daerah (pemda) akan berwenang memungut pajak atas rokok yang beredar di wilayahnya. Itu berarti, harga jual rokok bisa naik lebih mahal lagi.

Ini adalah buah kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, Senin (25/5) lalu, sewaktu menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD).

Direktur PDRD Departemen Keuangan Budi Sitepu m ..... read more

Reformasi pajak belum usai

Bisnis Indonesia, 26 Mei 2009

Dirjen Pajak Darmin Nasution yang baru saja terpilih sebagai Deputi Senior Gubernur BI tengah menyiapkan sejumlah nama yang akan menjadi penggantinya.

Yang ramai diperdebatkan adalah apakah calon itu berasal dari orang dalam Ditjen Pajak atau berasal dari luar. Perdebatan itu berakar pada kepentingannya yang sama, Dirjen yang baru itu harus mampu melanjutkan reformasi perpajakan yang sudah dimulai oleh Darmin.

Kalau dirin ..... read more

Pemerintah Diminta Terbuka untuk Pemilihan KPP


Kontan Online, 25 Mei 2009

JAKARTA. Pemerintah diminta lebih terbuka soal pemilihan anggota Komite Pengawas perpajakan. Ketua Panitia Khusus RUU Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat Melchias Markus Mekeng mengatakan, agar struktur Komite Pengawas Perpajakan diisi oleh yang tepat maka diperlukan transparasi.

"Tim seleksi yang mengadakan seleksi juga ada baiknya independen," ujar Melchias, Jumat (22/5).

Menurut dia, hal tersebut dibutuhkan lantar ..... read more

Ditjen Pajak Targetkan 15 Juta NPWP


Koran Jakarta, 25 Mei 2009

JAKARTA – Target pertambahan jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai akhir 2009 diharapkan bisa mencapai 15 juta. Pasca penyelenggaraan program sunset policy, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan mencatat peningkatan jumlah pemilik NPWP, yang sampai Mei 2009 mencapai 13,6 juta NPWP.

“Semua sistem perpajakan sudah jalan, dan ekstensifikasi juga berjalan, jumlah wajib pajak bertambah terus. Sampai sekarang 13,6 ..... read more

Pemerintah Berencana Menaikkan Tarif PPN hingga 15%

Harian Kontan, 23 Mei 2009

JAKARTA. Kita harus bersiap merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membayar kewajiban pajak pada Pemeritah. Sebab, Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 15% dari tarif saat ini sebesar 10%.

Peluang ini cukup nyata lantaran tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (RUU PPN dan PPnBM) yang kini digodok di DPR. Aturan itu memberikan ruang buat pemerintah menaikkan ..... read more

PMA berhak manfaatkan diskon pajak

Bisnis Indonesia, 15 Mei 2009

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan perusahaan penanaman modal asing (PMA) berhak memanfaatkan fasilitas diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50% dari tarif PPh yang berlaku.

Kasubdit Peraturan PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Astera Primanto Bhakti mengatakan perusahaan PMA dapat memanfaatkan fasilitas tersebut asalkan memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Pasal 31E UU PPh.

"Dalam ..... read more

Juklak UU PPh masih minim

Bisnis Indonesia, 15 Mei 2009

JAKARTA: Hingga kini Direktorat Jenderal Pajak baru menerbitkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) dan 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan pelaksana UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2009.

Kasubdit Peraturan PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Astera Primanto Bhakti mengungkapkan saat ini masih ada sekitar 8 PP lagi yang dalam proses pembahasan.

..... read more