Link Pajak >> Depkeu - Pajak - Pengaduan Pajak - Pajak Indonesia << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

Darmin : Pajak Bisa untuk Kampanye


Kontan Online, 30 Maret 2009

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyayangkan tidak ada satu pun calon legislatif (caleg) maupun calon presiden (capres) yang menyinggung isu pajak dalam kampanye.

Padahal, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, pajak bisa dijadikan isu menarik yang laik "dijual". Terlebih, saat ini jumlah masyarakat yang telah tercatat secara resmi sebagai wajib pajak (WP) jumlahnya sudah besar yakni lebih dari 12 juta no ..... read more

Produk impor diusulkan kena PPN lebih tinggi

Bisnis Indonesia, 23 Maret 2009

JAKARTA: Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengusulkan pengadaan barang manufaktur impor oleh kalangan swasta akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih tinggi dari tarif normal.

Produk impor yang dimaksud tidak termasuk bahan baku dan bahan penolong yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Usulan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penyerapan produk dalam negeri oleh swasta selain pegawai negeri ..... read more

Insentif PPh 21 Hanya Pemilik NPWP, Pemerintah Tidak Menanggung PPh 21 Untuk Semua Sektor Industri

Republika, 23 Maret 2009

Pemerintah membatasi penerima insentif pajak penghasilan (PPh) 21 hanya bagi karyawan yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebelumnya pemberian insentif ini hanya bagi karyawan sektor tertentu dengan penghasilan bruto di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) hingga penghasilan Rp 5 juta per bulan. Perubahan ini diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.43/PMK.03/2009 tentang PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja ..... read more

Pajak final dinilai bantu kinerja konsultan

Bisnis Indonesia, 23 Maret 2009

JAKARTA: Inkindo optimistis penetapan pajak final Pasal 23 sebesar 4% untuk konsultan konstruksi dan 2% dari nilai proyek, tidak termasuk PPN, untuk konsultan nonkonstruksi akan mendorong pertumbuhan anggota asosiasi tersebut.

Reza Abidin, Ketua Pokja Pajak Nasional Inkindo, menjelaskan Peraturan Pemerintah No. 51/2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi menetapkan pajak final Pasal 23 sebesar 4% hany ..... read more

PPh pedagang pengumpul turun

Bisnis indonesia, 16 Maret 2009

JAKARTA: Pemerintah menurunkan tarif final pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang pengumpul menjadi 0,25% dari tarif final sebelumnya 0,5%. Besaran tarif PPh final ini dihitung dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak 12 Maret 2009 No. PER-23/PJ/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-523/PJ/2009 tentang Tarif Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Ser ..... read more

Korsel segera revisi UU pajak

Bisnis indonesia, 16 Maret 2009

GWACHEON: Pemerintah Korea Selatan akan membebaskan pajak perusahaan yang menjual aset untuk membayar utang melalui revisi undang-undang pajak yang ditargetkan rampung akhir Maret 2009.

Menkeu Korsel mengatakan pemerintah ingin mengubah UU pajak sehingga perusahaan dapat memperbaiki status keuangan dan mempercepat perbaikan sistem keuangan.

"Kami akan memperbaiki sistem pajak dan melaksanakan perubahan itu secara tentat ..... read more

Inggris perkuat aturan pajak

Bisnis indonesia, 16 Maret 2009

LONDON: Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan Kanselir Jerman Angela Merkel memperkuat aturan di negara-negara bebas pajak setelah Swiss dan Liechtenstein, negara tetangga Swiss setuju memperlonggar peraturan kerahasiaan perbankan.

"Semua pihak yang berwewenang harus mengikuti aturan ini. Standar yang ditetapkan dalam sejumlah wilayah hukum terlalu rendah. Ini merupakan awal dari akhir perlindungan pajak, dan berita baik bagi semua ..... read more

Ditjen Pajak siapkan denda bagi WP

Bisnis Indonesia, 14 Maret 2009

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak siap memberikan sanksi berupa denda atau kurungan bagi wajib pajak (WP) yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh).

"Bagi yang tidak masuk sampai batas waktu kena denda Rp1 juta untuk wajib pajak badan dan Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro k ..... read more

Kejaksaan Tagih Berkas Asian Agri

Koran Tempo, 14 Maret 2009

Direktorat Jenderal Pajak siap melakukan gelar perkara.

JAKARTA - Kejaksaan Agung menagih Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan berkas penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto, PT Asian Agri.

Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, Kejaksaan siap melakukan ekspose atau gelar perkara kasus itu bersama Direktorat Pajak. "Kami menagih terus agar petunjuk jaksa dipenuh ..... read more

KPP khusus orang kaya segera dibentuk

Bisnis Indonesia, 13 Maret 2009

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kriteria pemilihan wajib pajak besar orang pribadi yang akan menjadi objek pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus orang kaya.

Berdasarkan dokumen yang dikutip Bisnis dari situs resmi Ditjen Pajak, kantor pelayanan pajak itu akan diberi nama KPP WP Besar Orang Pribadi. KPP itu menetapkan tiga kategori dalam penentuan kriteria pemilihan WP.

Pertama, pengusaha yakni W ..... read more