Link Pajak >> Pajak Indonesia - Depkeu - Pajak - Pengaduan Pajak << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

Sunset Policy Berakhir Pemilik NPWP Tambah 1,8 Juta

Media Indonesia, 2 Maret 2009

Program Sunset Policy yang diluncurkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sukses besar. Dalam dua bulan ini, tercatat sekitar 1,8 juta orang yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru. Pencapaian 1,8 juta NPWP baru itu lumayan sukses karena itu merupakan perolehan setahun pada 2007," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro saat dihubungi. Sabtu (28/2).

Menurutnya, data itu ..... read more

Pajak Air Tanah Naik 16 Kali Lipat

Harian Kompas, 2 Maret 2009

Jakarta, Kompas - Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengajukan draft kenaikan pajak air tanah dari sumur dalam ke DPRD DKI Jakarta. Kenaikan pajak yang diberlakukan pada konsumen rumah tangga mewah mencapai 16,7 kali lipat dan pada konsumen niaga 6,96 kali lipat.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD DKI Jakarta Dian Wiwekowati, Sabtu (28/2) di Jakarta Sela ..... read more

Ditjen Pajak terus sidik kasus Asian Agri

Bisnis Indonesia, 2 Maret 2009

Ritonga: Kejagung tak punya target waktu

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan terus melakukan penyidikan dan pemberkasan kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group, sementara Kejaksaan Agung mengaku tak punya target waktu untuk menangani kasus itu.

Ditjen Pajak menyatakan akan terus berupaya mendapatkan status P-21 (berkas penyidikan dinyatakan lengkap) dari Kejagung terkait dengan kasus dugaa ..... read more

Besaran PTKP Dipermasalahkan

Harian Kompas, 27 Februari 2009

Beban Hidup Minimal Sebaiknya Diperhitungkan

Jakarta, Kompas - Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan Rp 15,84 juta per tahun dinilai tidak memperhitungkan rata-rata beban hidup warga Indonesia yang mencapai Rp 60 juta per tahun.

”Penetapan PTK ..... read more

Dalam Waktu Dekat, PTKP Tidak Diubah

Kontan Online, 27 Februari 2009

JAKARTA. Pemerintah nampaknya konsisten mulai menjalankan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh). Makanya tidak batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak bakal diubah lagi dalam waktu dekat.

Adalah Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution yang mengatakan kalau pemerintah tidak akan mengubah batas PTKP sebagaimana terdapat dalam UU 36/2008. "UU-nya saja baru mulai berlaku," ujar darmin di gedung Mahkamah Konstitusi ..... read more

Sosialisasi pajak lewat sms

Bisnis Indonesia, 27 Februari 2009

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan pesan pendek (short message service/sms) yang berisi sosialisasi tentang informasi perpajakan kepada masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro mengatakan hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan DPR agar sosialisasi perpajakan bisa menjangkau seluruh masyarakat sehingga kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan me ..... read more

Tiap bulan, Ditjen Pajak cekal WP

Bisnis Indonesia, 27 Februari 2009

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tugaskan Ditjen Imigrasi melakukan pencekalan beberapa wajib pajak yang menunggak pajak di atas Rp100 juta selama enam bulan.

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengungkapkan pihaknya rutin mengajukan pencekalan kepada Ditjen Imigrasi setiap bulannya bagi para wajib pajak (WP) yang menunggak tagihan di atas Rp100 juta. Rata-rata setiap bulan puluhan WP nakal dicekal pihak imigrasi berdasarkan permintaan ..... read more

Pemerintah Diminta Tuntaskan Paket Stimulus

Koran Tempo, 20 Februari 2009

Paket stimulus fiskal menjadi acuan dunia usaha menggerakkan roda perekonomian.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera memfinalkan paket stimulus fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009. Pasalnya, paket stimulus fiskal ini akan menjadi acuan bagi dunia usaha menggerakkan roda perekonomian.

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam ..... read more

Aturan insentif PPh terbit 10 hari lagi

Bisnis Indonesia, 20 Februari 2009

JAKARTA:Pemerintah menyatakan masih membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menerbitkan payung hukum pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Direktur Jenderal Pajak Depkeu Darmin Nasution mengatakan hal itu dilakukan karena pemberian insentif PPh Pasal 21 terkait alokasi dana dalam APBN 2009.

"Masih perlu waktu, seminggu sampai 10 hari kita akan terbitkan karena menyangkut dana yang cukup besar," katanya ..... read more

Nilai perolehan RSh tak kena pajak dinaikkan

Bisnis Indonesia, 20 Februari 2009

JAKARTA: Pemerintah menaikkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) secara regional untuk rumah sederhana sehat (RSh) dari Rp49 juta menjadi Rp55 juta.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tertanggal 5 Februari 2009 No. 14/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Ata ..... read more