Link Pajak >> Pajak Indonesia - Depkeu - Pengaduan Pajak - Pajak << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

Denda tarif non-NPWP bisa direstitusi

Bisnis Indonesia, 27 Januari 2009

JAKARTA: Wajib pajak orang pribadi yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi karena tidak punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), dapat mengkreditkan pemotongan PPh pasal 21 tersebut pada saat menyampaikan surat pemberitahuan (SPt) tahunan di akhir masa tahun pajak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tertanggal 31 Desember 2008 bernomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pem ..... read more

WP bisa pakai e-SPT per 1 Juli

Bisnis Indonesia, Selasa 27 Januari 2009

Ditjen Pajak hindari penumpukan surat pemberitahuan

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan mekanisme penyampaian surat pemberitahuan (SPt) tahunan PPh dalam bentuk elektronik atau disebut e-SPT, untuk menghindari terjadinya penumpukan.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan penggunaan e-SPT tersebut adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam kewajibannya menya ..... read more

PPh Tidak Final Bebani Sukuk

Kompas.com, 27 Januari 2009

JAKARTA, SELASA - Calon investor surat berharga berbasis syariah atau sukuk ritel perlu menghitung seluruh beban yang bisa timbul saat membeli instrumen keuangan ini. Investor dibebani Pajak Penghasilan final bagi transaksi sukuk yang dilaporkan kepada bursa efek.

Selain itu, investor juga bisa dikenai beban Pajak Penghasilan (PPh) tidak final jika bertransaksi di luar bursa atau over the counter (OTC) sehingga dia dibebani pajak ganda.read more

BI Harapkan Stimulus Ekonomi Sudah Berjalan di Awal Tahun

Detikfinance.com, 23 Januari 2009

Jakarta - Pemerintah diharapkan tidak menunda-nunda pelaksanaan stimulus fiskal yang sudah direncanakan, di tengah situasi krisis ekonomi global yang menghadang, program stimulus ini harus segera dilaksanakan.

Gubernur BI Boediono mengatakan dirinya berharap stimulus ini bisa dilaksanakan di awal-awal tahun agar bisa membantu pertumbuhan ekonomi.

"Ya kita harapkan stimulus bisa dilaksanakan dengan baik pada bagian awa ..... read more

Target Pertumbuhan Ekonomi Bergantung Stimulus

Jawapos.com, 23 Januari 2009

BI Optimistis Bisa Capai 4,5-5,5 Persen

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa dijaga di kisaran 4,5-5,5 persen. Syaratnya, pemerintah harus bisa menjalankan stimulus fiskal secara efektif.

''Kalau stimulus yang direncanakan bisa berjalan, kita masih memakai angka tersebut, 4,5-5,5 persen,'' kata Deputi Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemari ..... read more

Ditjen Pajak Rampungkan Berkas Perkara Asian Agri

Kontan Online, 22 Januari 2009

JAKARTA. Pemerintah terus berusaha menuntaskan kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri. Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Mochamad Tjiptardjo, Ditjen Pajak telah merampungkan proses berkas perkara perusahaan produsen kelapa sawit itu. "Berkasnya siap untuk memperoleh status status P-21 atau lengkap," ujar Tjiptardjo, Senin (20/1).

Proses penuntutan kasus ini tertunda karena, November tahu ..... read more

Tax Ratio Naik 4 Persen, Bebas Utang

Harian Kompas, 22 Januari 2009

Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap PDB baru 16 persen.

Jakarta, Kompas - Ketergantungan Indonesia terhadap utang dapat dihindari jika rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, atau PDB, bisa mencapai 20 persen. Itu berarti ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 200 triliun. Saat ini rasio penerimaan pajak terhadap PDB baru 16 persen.

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengungkapkan hal tersebut di hadapan ..... read more

Empat Barang Obyek Bea Keluar

Harian Kompas, 22 Januari 2009

Pelaku Usaha Menilai Kontraproduktif

Jakarta, Kompas - Empat jenis komoditas menjadi obyek bea keluar, yakni kulit, rotan, kayu, dan minyak kelapa sawit mentah. Bea keluar tidak hanya dibebankan kepada pengusaha yang mengekspor dalam jumlah besar, tetapi juga kepada penumpang, awak kapal, dan pelintas batas.

”Namun, sangat jarang ada orang yang membawa empat komoditas itu dalam barang pribadinya. Namun, kami putuskan unt ..... read more

Mau Beli Mobil, Daftar NPWP Dulu

Trust No. 12, Tahun VII, 2009, Jum,at 16 Januari 2009

Segala cara ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak. Setelah memperpanjang masa pendaftaran Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) hingga bulan Maret, sebuah terobosan baru kembali dilancarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Waktu dekat, pendaftaran pertama surat tanda nomor kendaraan/ buku pemilik kendaraan untuk mobil baru senilai Rp 250 juta keatas bakal di wajibkan mencantumkan NPWP.

Mema ..... read more

Apindo Dukung Pemberlakuan Fiskal


Harian Seputar Indonesia, Jum,at 16 Januari 2009

MEDAN (SINDO) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) mendukung kebijakan pengutipan fiskal luar negeri (FLN) bagi warga yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adyaksa mengatakan,pengutipan fiskal ini dipandang harus diberlakukan bagi siapa saja yang dewasa, usia produktif, dan memiliki penghasilan. Selain itu, tak perlu membebaskan fiskal b ..... read more