Link Pajak >> Depkeu - Pengaduan Pajak - Pajak - Pajak Indonesia << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

Industri Padat Karya Akan Diprioritaskan

Suara Karya, 26 Nopember 2008


JAKARTA : Insentif pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah pada 2009 akan diberikan ke industri padat karya dan berorientasi ekspor.

"Insentif ini kita perjuangkan untuk industri yang padat karya, agar perusahaan bisa sedikit bernapas lega. Insentif juga akan diberikan kepada industri yang berorientasi ekspor," kata Sekjen Departemen Perindustrian (Depperin) Agus Tjahajana usai pembukaan Pameran Teknologi dan Hasil Litban ..... read more

Kanwil Pajak Sumut I “Jemput Bola” Terbitkan NPWP Secara Massal

Medan Bisnis, 26 Nopember 2008

Medan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Pajak Sumatera Utara I Medan beserta jajarannya siap menerapkan model pelayanan “jemput bola” dengan mendatangi tempat pemberi kerja sekaligus menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi karyawan secara massal.

Langkah proaktif tersebut dikemukakan Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Medan Drs Ramram Brahmana MSc, Selasa (25/11) dalam sambutannya saat meresmikan pembentukan “Tax C ..... read more

DPR desak kenaikan tarif BM impor baja

Harian Bisnis Indonesia, 26 November 2008

JAKARTA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah segera menaikkan tarif bea masuk impor baja dari 5% menjadi setidaknya 25%.
Anggota DPD Marwan Batubara mengatakan kebijakan tersebut untuk menyelamatkan industri baja nasional di tengah gempuran baja asing, serta meningkatkan daya saing baja nasional di tengah pelemahan ekonomi dunia.

"Pemerintah harus segera mengambil opsi penyelamatan industri baja n ..... read more

10 Bidang Usaha Segera Bebas Bea Masuk

Koran Tempo, 25 Nopember 2008


JAKARTA -- Pemerintah berencana memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk bagi 10 bidang usaha yang diperkirakan mengalami perlambatan tahun depan. "Insentif bea masuk diberikan untuk impor bahan baku dan bahan penolong," kata Deputi Menteri Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady di Jakarta kemarin.

Sepuluh bidang usaha yang mendapat insentif adalah sektor usaha makanan dan minuman, elektronika, kom ..... read more

Data pihak ketiga jadi rujukan uji SPT

Bisnis Indonesia, 25 Nopember 2008


Direktorat Jenderal Pajak mulai 2009 akan menggunakan data pihak lain untuk memeriksa kewajaran pembayaran pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan Sjarifuddin Akah mengatakan, hal itu dilakukan terkait dengan berakhirnya masa pemberlakuan program sunset policy pada 31 Desember 2008.

"Berdasarkan UU pasal 35A UU tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan [ ..... read more

KPU Akan Masukkan Syarat Nomor Pajak

Koran Tempo, 25 Nopember 2008


”Jangan hanya janji tapi tak dimasukkan.”

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan memasukkan syarat nomor pokok wajib pajak dalam ketentuan sumbangan dana kampanye. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Abdul Hafiz Anshary, ketentuan itu bisa dimasukkan jika Direktur Jenderal Pajak meminta. ”Jika mereka (Direktorat Jenderal Pajak) meminta nomor pajak, kami akan merevisinya,” kata Hafiz di kantornya kemarin.

Sebel ..... read more

Seluruh KPP Pratama Bergincu Menjadi KPP Modern

Kontan Online, 24 Nopember 2008

JAKARTA. Asumsi penerimaan negara dari pajak saban tahun di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tampaknya mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan petugas pajak. Salah satunya dengan cara membangun kantor pelayanan pajak (KPP) modern.

Terkait itu, Ditjen Pajak menargetkan seluruh KPP menjadi kantor pajak modern seluruhnya pada akhir tahun ini. Atau dengan kata lain 323 KPP di seluruh Indonesia akan mel ..... read more

AAJI Enggan Beri Data Nasabah ke Pajak

Harian Kontan, 22 Nopember 2008

DATA NASABAH ASURANSI

JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang lagi gencar menjaring wajib pajak baru. Salah satu sasarannya adalah nasabah perusahaan asuransi. Kantor Pajak bahkan sudah meminta sejumlah perusahaan asuransi menyerahkan data nasabah yang memiliki nilai pertanggungan lebih dari Rp 50 juta. Permintaan itu mengundang protes Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Kepala Departemen Compliance and Bes ..... read more

Cicilan pajak dibolehkan pada masa sunset policy

Bisnis Indonesia, 22 Nopember 2008

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pengusaha diperbolehkan mengangsur pembayaran pajak pada saat memanfaatkan sunset policy. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution menegaskan tidak akan memperpanjang masa pemberlakuan program sunset policy yang akan berakhir pada 31 Desember 2008.

"Boleh [mencicil] tapi 31 Desember selesai, karena program sunset policy akan berakhir," jawabnya, kemarin.

Dia men ..... read more

ICW: Penyimpangan Bahan Bakar Bersubsidi Rp 45,6 Triliun

Koran Tempo, 21 Nopember 2008


JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan adanya dugaan penyimpangan hasil penjualan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Dugaan kerugian negara dari hasil penjualan bahan bakar selama 2006-2008 sebesar Rp 45 triliun.

"Pertamina tidak mengembalikan pajak pertambahan nilai dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor hasil penjualan minyak bersubsidi kepada pemerintah," ujar Koordinator Pu ..... read more