Link Pajak >> Depkeu - Pajak Indonesia - Pengaduan Pajak - Pajak << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

Turun Dulu, Naik Kemudian (16/6/08)

Majalah Tempo, 16 Juni 2008

Tarif pajak penghasilan diturunkan. Setoran negara berkurang Rp 34 triliun

Kelelahan yang memuncak pada Minggu dini hari dua pekan lalu itu sepertinya sudah separuh terbayar. Panitia kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati beberapa hal krusial. Satu yang utama adalah besaran tarif pajak. Secara keseluruhan, tarif pajak penghasilan untuk perorangan ataupun badan turun. Golongan ..... read more

Terapkan Segera Pajak Windfall Profit (16/6/08)

Republika, 16 Juni 2008

Langkah cepat pemerintah dan DPR, dalam merespon usulan meminta bagian windfall profit (keuntungan tidak terduga) yang diperoleh perusahaan migas asing, harus diikuti dengan keberanian dalam menetapkan besaran pajak keuntungan tersebut. "Dengan asumsi rata-rata harga minyak 110 dolar AS per barel dan harga dasar 60 dolar AS per barel, kalau saja kita dapat separo, nilainya mencapai Rp 26,7 triliun," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) ..... read more

Mabes Polri dukung usut kasus pajak (13/6/08)

Bisnis Indonesia, 13 Juni 2008

BANDUNG: Mabes Polri mendukung langkah Polda Jabar mengusut kasus pajak sebuah perusahaan penyedian televisi berlangganan.

Wakil Kepala Direskrim Mabes Polri Irjen Polisi Paulus Purwoko mengemukakan Mabes Polri siap memfasilitasi Polda Jabar yang merasa terhambat dalam pengusutan kasus pajak tersebut.

"Kami akan memfasilitasi manakala diperlukan," katanya seusai memberikan sambutan pelatihan perwira Polri di Bandung, kem ..... read more

DPR Bahas Pajak Kontraktor Migas (13/6/08)

Harian Kompas, 13 Juni 2008

Asosiasi Perminyakan Tunggu Kejelasan

Jakarta, kompas - Panitia Khusus Paket Rancangan Undang-Undang Perpajakan DPR telah menjadwalkan pembahasan tentang pajak atas penghasilan tambahan akibat kenaikan harga minyak mentah atau windfall profit yang diterima oleh semua kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS migas.

Ini ditekankan karena wacana tentang aspek keadilan dan upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ..... read more

Tidak Ada Lagi Pajak Ganda (11/6/08)

KOMPAS Rabu, 11 Juni 2008

JAKARTA,-Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah akan disetujui DPR dalam sidang paripurna pada 17 Juni 2008. "Panitia Khusus RUU Perbankan Syariah telah menyelesaikan draf RUU dan direncanakan tanggal 17 Juni masuk dalam rapat paripurna untuk disahkan DPR," kata Ketua Panja RUU Perbankan Syariah Endin AJ Soefihara di Jakarta, Selasa (10/6).

Endin mengatakan, UU Perbankan Syariah mengatur bahwa tidak ada lagi pajak ganda. "Melalui akad mu ..... read more

Batas PTKP Naik, PPh Pribadi Turun (10/6/08)

JAWA POS, 10 JUNI 2008

JAKARTA - Pemerintah menyetujui kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 15.860.000 per tahun. Ini berarti setiap orang dengan penghasilan lebih dari Rp 1.321.000 per bulan wajib membayar pajak penghasilan (PPh). Sebelumnya, DPR minta PTKP minimal Rp 2 juta per bulan atau Rp 24 juta per tahun.

''Pemerintah setuju menaikkan. Tapi, bedanya masih jauh dengan keinginan DPR,'' kata Ketua Pansus RUU PPh DPR Melchias Markus Meken ..... read more

Wahana Investasi Asing Akan Kena Pajak (9/6/08)

Koran Tempo, 9 Juni 2008

Pendapatan tidak kena pajak akan naik

Jakarta -- Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati tiga persoalan krusial yang ada dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketiga persoalan krusial itu adalah perusahaan asing yang masuk pasar saham, pajak bagi tenaga asing (ekspatriat), dan kejelasan metode transfer pricing. "Tiga masalah ini diperjelas," kata Andi Rahmat, a ..... read more

Menkeu Minta Pengusaha Tidak Goda Petugas BC (9/6/08)

Harian Kompas, 9 Juni 2008

Penghentian Suap Tidak Bisa Dilakukan Sepihak

Jakarta, Kompas - Pengusaha diminta untuk tidak menggoda dan menyuap aparat Bea dan Cukai serta tak memenuhi permintaan imbalan apa pun dari petugas. Ini ditegaskan karena semua pelayanan dikembalikan pada prosedur yang sebenarnya, yakni prosedur layanan terukur, baik kecepatan maupun ketepatannya.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, ..... read more

Membongkar Fulus Saban Jumat (9/6/08)

Majalah Tempo, 9 Juni 2008

SUAP terus merajalela di Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tanjung Priok. Uang ratusan juta rupiah yang diduga duit sogokan ditemukan di laci meja kerja sejumlah pejabat di kantor itu. Saban Jumat, fulus dari perusahaan ekspor-impor ini seolah menjadi ”gaji” rutin pegawai. Tim Kepatuhan Internal Bea-Cukai bersama Komisi Pemberantasan Korupsi membongkarnya dan mencopot sejumlah pejabat.


KANTOR Bea dan Cukai Tanjung Priok ibarat m ..... read more

Sukuk Tak Dikenakan PPN

Okezone.com, 5 Juni 2008

JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) atau sukuk tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Asalkan, sepanjang dalam penerbitan sukuk tersebut terjadi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Karena menurut UU PPn, hanya barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha, yang akan terkena pajak PPN.
read more