Link Pajak >> Pajak - Depkeu - Pajak Indonesia - Pengaduan Pajak << Link Pajak

Berita Pajak

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
<< Prev    Next >>

DPR minta juklak barang kena PPnBM diterbitkan

Bisnis Indonesia, 2 Oktober 2009

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segara mengonsultasikan penyusunan aturan pelaksana (juklak) tentang kelompok dan jenis barang yang akan dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Vera Febyanthy, mantan Ketua Panitia Kerja UU PPN PPnBM yang kini kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2009/ 2014, mengatakan semua perumusan aturan pelaksana yang berkaitan dengan pengenaan PPnBM harus terlebih dah ..... read more

DPR minta belanja 2009 digenjot

Bisnis Indonesia, 1 Oktober 2009

Realisasi penerimaan pajak baru 63%

JAKARTA: DPR meminta pemerintah melipatgandakan upaya merealisasikan belanja yang masih tersimpan Rp481 triliun di kas negara apalagi tahun anggaran 2009 hanya menyisakan kurang dari 4 bulan.

Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, mengungkapkan belanja yang harus diserap Rp481 triliun merupakan sisa anggaran dari realisasi Rp519,8 triliun.

Jumlah itu senil ..... read more

Kinerja LTO di bawah target

Bisnis Indonesia, 1 Oktober 2009

JAKARTA: Realisasi setoran pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) Large Tax Office dan KPP High Wealth Individual (HWI) ternyata masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pajak Pusat.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan saat ini dua KPP yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar tersebut masuk dalam kategori Kanwil Ditjen Pajak yang mendapat rapor merah.

..... read more

Kawasan Perdagangan Bebas Dikaji Depkeu

Harian Kompas, 1 Oktober 2009

Batam, Kompas - Tim dari Departemen Keuangan, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masih mengkaji regulasi dan implementasinya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Revisi regulasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam sangat tergantung pada hasil evaluasi tim tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas da ..... read more

Stimulus Pajak dan Bea Masuk 2010 Rp 10,5 Triliun

Suara Merdeka, 26 September 2009

Jakarta, CyberNews. Pemerintah mengalokasikan stimulus berupa pajak dan bea masuk Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10,5 triliun dalam RAPBN 2010. Namun, pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan stimulus pajak dan bea masuk tahun 2009.

''Tapi yang penting kita evaluasi dulu deh, kok penyerapan stimulus masih rendah ya,'' kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Edy Putra Irawadi di Jakarta ..... read more

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Melalui ATM


Koran Jakarta, 26 September 2009

JAKARTA , Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Jakarta bisa dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI mulai Jumat (25/9).

Menurut Direktur Utama Bank DKI Winny Erwindia, di Jakarta, Jumat (25/9), pembayaran pajak kendaraan tersebut dapat dilakukan melalui Bank DKI. Sebab jaringan Bank DKI sudah terhubung host to host dengan jaringan database Polri sehin ..... read more

Insentif Pajak Tak Efektif Dorong Industri

Insentif Pajak Tak Efektif Dorong Industri
Koran Jakarta, 26 September 2009

JAKARTA , Stimulus perpajakan dinilai tidak efektif untuk mendorong industri dalam negeri.

Kalangan pengusaha mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan insentif pajak karena dinilai tidak efektif mendorong industri dalam negeri. Karena itu, perlu ada stimulus langsung yang bisa dirasakan dunia usaha.

Ke depan, pelaku usaha membutuhkan stimulus yang dapat langsung diman ..... read more

7 Kriteria WP nonefektif ditetapkan


Bisnis Indonesia, 26 September 2009

JAKARTA: Direktur Jenderal Pajak menetapkan tujuh kriteria bagi wajib pajak (WP) yang dapat dinyatakan sebagai WP nonefektif atau WP yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Hal itu ditegaskan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo dalam surat edaran 14 September 2009 No. SE 89/PJ/2009 tentang Tatacara Penanganan WP Nonefektif. Aturan ini berlaku mulai 1 Januari 2010.
..... read more

Penyerapan pajak DTP masih minim


Bisnis Indonesia, 26 September 2009

JAKARTA: Ditjen Bea dan Cukai mencatat realisasi penyerapan insentif perpajakan ditanggung pemerintah per 24 September baru mencapai Rp192,5 miliar atau 1,54% alokasi yang dipantau dari transaksi impor di lima pintu utama perdagangan nasional.

APBN-P 2009 menyediakan fasilitas perpajakan ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp12,5 triliun. Fasilitas tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) DTP ..... read more

2010, Ditjen BS Mewajibkan Registrasi Barang Ekspor

Okezone.com, 4 Agustus 2009

JAKARTA - Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai berencana akan meregistrasi wajib bagi barang ekspor pada 2010. Upaya tersebut sebagai peningkatan devisa negara dan menertibkan alur masuk barang ekspor impor. Namun, sektor apa saja yang sudah diwajibkan masih menunggu kesiapan para eksportir.

"Rencananya saat ini sedang dikaji dan secara bertahap mulai diwajibkan registrasi barang ekspor. Tentunya, melihat kesiapan para ..... read more