Cari KKP

Download

YM

Peraturan Perpajakan

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 32/PJ/2009 Tahun 2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 32/PJ/2009

TENTANG

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.       bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menyempurnakan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan;

b.       bahwa sebagian formulir yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2008 tidak dapat menampung ketentuan terbaru dan informasi yang diperlukan;

c.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Mengingat :

1.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.       Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;

4.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

5.       Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009;

6.       Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2008;

7.       Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006;

8.       Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009.

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26.

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009, Wajib Pajak wajib melaporkan Daftar Pegawai/Penerima Pensiun Berkala (1721- T) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2008 dinyatakan tetap berlaku, kecuali Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

 

 

 

 

 

 

	LAMPIRAN
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-32/PJ/2009
	TANGGAL	:	25 MEI 2009

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26

 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1.       Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.

2.       Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus/Direksi atau Kuasa Wajib Pajak. SPT yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

3.       SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jendera2l Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.

4.       PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.

5.       Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

6.       SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

 

PETUNJUK  UMUM

 

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

-	Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, jangan lupa untuk membuat tanda ? (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
-	Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
-	Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
-	Kolom Identitas: Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.   Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.       Contoh    :    Nama           PT . MA JU LAN CA R JA YA SE N TO SA AB AD I
-	Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.                Contoh    :    dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)                       dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

 

PETUNJUK KHUSUS

 

1721 _____________________________________ SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

 

I.	BAGIAN INDUK - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Pembetulan Ke- __” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan. - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- ___ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan. Contoh : Pembetulan ke-satu atas SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2009,   maka diisi sebagai berikut : X SPT Pembetulan Ke- 1 - Tahun Kalender Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan. - Masa Pajak Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
II.	BAGIAN A 1. Angka 1 : NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP. 2. Angka 2 : Nama WP Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP. 3. Angka 3 : Alamat Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru. 4. Angka 4 : Nomor Telepon Cukup jelas. 5. Angka 5 : Alamat Email Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email).
III.	BAGIAN B 1. Angka 6 - angka 19 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong. Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan. 2. Angka 20 Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19. 3. Angka 21 Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November. Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember. 4. Angka 22 Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 5. Angka 23 Berilah tanda X dalam kotak “Masa Pajak” dan isi kotak “Tahun Kalender” sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4). Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. 6. Angka 24 Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23. 7. Angka 25 Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24. 8. Angka 25a Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. 9. Angka 25b Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP. 10. Angka 26 Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan. 11. Angka 27 Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26. 12. Angka 28 Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali.
IV.	BAGIAN C Angka 29 - angka 31 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.
V.	BAGIAN D Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.
VI.	BAGIAN E Kolom Pernyataan Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam “NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia. Kolom Diisi oleh Petugas Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

    

1721 - I ________________________________________________________________________________________________________ DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

 

Formulir 1721 - I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

I.	Bagian A Kolom 1    :  diisi nomor urut Kolom 2    :  diisi NPWP Kolom 3    :  diisi nama Wajib Pajak Kolom 4    :  diisi jumlah penghasilan bruto Kolom 5    :  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang
II.	Bagian A1 Kolom 4    :  diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20) Kolom 5    :  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)
III.	Bagian B (........ orang)     : diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang                            Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP Kolom 4             : diisi jumlah penghasilan bruto
IV.	Bagian C     Kolom 4    :  diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B)     Kolom 5    :  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)

1721 - II _______________________________ DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

Formulir 1721 - II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

A.	Pegawai Tetap yang keluar Kolom 1    :  diisi nomor urut Kolom 2    :  diisi NPWP Kolom 3    :  diisi nama Wajib Pajak Kolom 4    :  diisi jumlah penghasilan bruto Kolom 5    :  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang
B.	Pegawai Tetap yang masuk Kolom 1    :  diisi nomor urut Kolom 2    :  diisi NPWP Kolom 3    :  diisi nama Wajib Pajak Kolom 4    :  diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB) ·         TK    :  Tidak Kawin ·         K      :  Kawin ·         K/I   :  Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan ·         PH    :  Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan ·         HB    :  Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah Kolom 5    :  diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluaga sedarah dan keluarga semenda dalam   garis keturunan lurus serta anak angkat yang                        menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
C.	Pegawai yang baru memiliki NPWP Kolom 1    :  diisi nomor urut Kolom 2    :  diisi NPWP Kolom 3    :  diisi tanggal terdaftar Kolom 4    :  diisi nama Wajib Pajak

 
 

1721 - T ___________________________________________________ DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

 

Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.
Kolom 1    :  diisi nomor urut
Kolom 2    :  diisi NPWP
Kolom 3    :  diisi nama Wajib Pajak
Kolom 4    :  diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

·         TK     :  Tidak Kawin

·         K       :  Kawin

·         K/I    :  Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

·         PH     :  Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

·         HB     :  Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5    :  diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluaga sedarah dan keluarga semenda dalam   garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

 

Premium KKP

Kurs Pajak

Agenda KKP