Cari KKP

Download

YM

Peraturan Perpajakan

PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR : SE - 67/PJ/2009 Tahun 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 67/PJ/2009

TENTANG

PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu, dengan ini disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut untuk dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1.       Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) atau surat tersendiri.

2.       Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Wajib Pajak tersebut harus menyampaikan pernyataan tertulis bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak tersebut diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP.

3.       Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata  Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP dan kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

4.       Terhadap SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu dan belum diterbitkan SKPPKP, Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak mengenai proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dikehendaki, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan Pasal 17B atau Pasal 17D Undang-Undang KUP. Dalam hal wajib Pajak tidak merespon klarifikasi tersebut, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang KUP.

5.       Batasan jumlah peredaran usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan untuk dapat memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak :

a.       untuk Tahun Pajak 2008 paling banyak adalah Rp 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); atau

b.       untuk Tahun Pajak 2009 dan selanjutnya paling banyak adalah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

6.       Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. Yang dimaksud dengan telah SPT Tahunan PPh adalah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan sesuai ketentuan.

Contoh mengenai SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan :
a.	PKP badan dengan tahun buku Januari sampai dengan Desember. 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan April 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan: a) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau b) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan. 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Juni 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.
b.	PKP badan dengan tahun buku April sampai dengan Maret 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Juni 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan: a) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau b) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan. 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Agustus 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.
c.	PKP orang pribadi 1) SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Maret 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan: a) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau b) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan. 2) SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut bulan April 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.

7.       Nota Hitung yang digunakan dalam pembuatan SKPPKP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

8.       Dalam memproses permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memperhatikan tata cara penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Tembusan:

1.       Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2.       Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;

3.       Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

 

 

LAMPIRAN I
	SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	SE-67/PJ/2009
	TENTANG	:	PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

 

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN

 

No	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2	3	4	5
I	Nota Penghitungan (nothit) PPh Badan/Orang Pribadi	F.4.1.77	Folio	2 Lembar
II	Nota Penghitungan (nothit) PPN atas: Penyerahan BKP/ JKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut ajak, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	F.4.2.77	Folio	2 Lembar

 

 

 

 

 

	LAMPIRAN II
	SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	SE-67/PJ/2009
	TENTANG	:	PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

 

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

 

1.       Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) atau surat tersendiri melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Penerimaan SPT diproses dengan SOP Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau SOP Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.

2.       Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3.       Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima SPT atau surat permohonan Wajib Pajak dan menugaskan Account Representative untuk melakukan penelitian.

4.       Account Representative melakukan:

a.       Penelitian apakah Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan SKPPKP maka SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak diproses berdasarkan Pasal 17 B Undang-Undang KUP.

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melampirkan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan SKPPKP maka SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak diproses sesuai dengan butir b dan seterusnya.

b.       Penelitian isi SPT Lebih Bayar dengan langkah sebagai berikut: 

b.1.	Meneliti kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya.
b.2.	Pajak Penghasilan: - Meneliti kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh; - Meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; - Mencocokkan (uji silang) jumlah kredit yang dilaporkan dalm SPT Tahunan PPh dengan bukti pendukungnya; - Melakukan koreksi apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.
b.3.	Pajak Pertambahan Nilai: - Meneliti kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPN; - Meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ; - Mencocokkan (uji silang) jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan Faktur Pajak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak; - Meneliti kebenaran format Faktur Pajak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai Pasal 13 ayat (5) serta kebenaran material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN; - Melakukan koreksi apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan.
b.4.	Meneliti kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat.

c.        menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian, serta menginput, mencetak, dan memaraf Nothit SKPPKP atau menginput Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP.

5.       Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP serta meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

6.       Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP, Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP yang sudah ditetapkan kemudian diteruskan ke Seksi Pelayanan.

7.       Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian dan Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPPKP, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP.

8.       Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9.       Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

10.    Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP.

11.    SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diterbitkan SKPPKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

12.    Pemrosesan atas SKPPKP dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

13.    Proses selesai.

 

               

 

 

Premium KKP

Kurs Pajak

Agenda KKP