Cari KKP

Download

YM

Peraturan Perpajakan

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 159/PMK.04/2009 Tahun 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.04/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 
Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai cara pelunasan cukai;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

 
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009;

 
  

MEMUTUSKAN :

 
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI.
 
 

Pasal I

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009, diubah sebagai berikut:
 

1.	Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4   (1) Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan atas barang kena cukai berupa: MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan  5% (lima persen); dan etil alkohol. (2) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) atau etil alkohol yang dibuat di Indonesia dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi. (3) Pembayaran cukai etil alkohol yang berasal dari impor dilakukan melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi. (4) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) atau etil alkohol dilakukan dengan membayar tunai kecuali bagi pengusaha pabrik yang mendapat kemudahan pembayaran secara berkala.
2.	Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: hasil tembakau; MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean; dan MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen).
3.	Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6   (1) Pelekatan pita cukai untuk: MMEA yang berasal dari impor dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau di tempat penimbunan berikat; atau MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) dilakukan di dalam pabrik. (2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) harus : sesuai dengan tarif cukai dan kadar etil alkohol pada isi kemasan; merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya; utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai; tidak lebih dari satu keping; dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia; dan dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan. (3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.
4.	Judul paragraf 2 diubah, sehingga paragraf 2 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai MMEA
5.	Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8   (1) Pita cukai MMEA disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di kantor. (2) Untuk penyediaan pita cukai MMEA, importir barang kena cukai berupa, MMEA atau pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala kantor dengan menggunakan permohonan penyediaan pita cukai MMEA sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Setelah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik melakukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Dalam hal importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik tidak merealisasikan seluruh pita cukai yang telah diajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai akhir tahun, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pita cukai yang tidak direalisasikan. (5) Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
6.	Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
7.	Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 13A   (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini : terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang dikeluarkan, dari Pabrik sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dilekati dengan pita cukai terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang telah dikeluarkan dari Pabrik sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat berada di peredaran bebas paling lama tanggal 31 Maret 2010. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang berada di peredaran bebas dan belum dilekati pita cukai setelah tanggal 31 Maret 2010, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan dan memusnahkannya. (2) Untuk  kelancaran  pelayanan  pita  cukai, penyediaan  pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari  5% (lima persen)   dapat    dilaksanakan  sebelum    tanggalberlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

Pasal II

 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 
                
 

Ditetapkan di Jakarta
pada  tanggal  16  Oktober  2009
MENTERI KEUANGAN,
 
ttd.                
                
SRI MULYANI INDRAWATI

 
                
Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 16 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
 
ttd.
                      
ANDI MATTALATTA
 
                                

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	LAMPIRAN I
	PERATURAN MENTERI KEUANGAN
	NOMOR	:	159/PMK.04/2009
	TENTANG	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

 

			Lampiran I P3C MMEA
Nomor	:	................... (1) ............................
Tanggal	:	................... (1) ............................

 

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
A.N. PT. ............. (3)...................... DI .............. (4)........
NPPBKC ...........(5)............... TANGGAL ..............(6) ...........
PERIODE PERSEDIAAN BULAN .................. (7) ...............

 

	PENGAJUAN (8)		LOKASI PENYEDIAAN (9)
	AWAL		KPPBC/KPU
	TAMBAHAN		KP DJBC

 

NO	JENIS MMEA	GOLONGAN DAN KADAR ALKOHOL	VOLUME/ISI KEMASAN (ml/L)	JUMLAH KEMASAN	JUMLAH PESANAN (LEMBAR
...(10)..	....(11)...	....(12)....	....(13)...	.....(14)....	.....(15)....

 

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1A sampai akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

mengetahui Kepala Kantor ............. (16)..... u.b Kepala Seksi ............... (17)...... ...........(18).................................... NIP ......(19)....................................

...(20)...., ........(21)..... Pengusaha Pabrik/Importir    MATERAI TEMPEL   .........(22)........................

PETUNJUK PENGISIAN

 

Nomor (1)	:	Diisi nomor surat.
Nomor (2)	:	Diisi tanggal surat.
Nomor (3)	:	Diisi nama pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
Nomor (4)	:	Diisi lokasi pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
Nomor (5)	:	Diisi NPPBKC yang bersangkutan.
Nomor (6)	:	Diisi tanggal NPPBKC.
Nomor (7)	:	Diisi periode persediaan pita cukai, misalnya: Januari 2010
Nomor (8)	:	Diisi pengajuan P3C dengan memilih salah satu periode pengajuan di bawahnya.
Nomor (9)	:	Diisi lokasi penyediaan pita cukai dengan memilih salah satu lokasi di bawahnya.
Nomor (10)	:	Diisi nomor urut.
Nomor (11)	:	Diisi jenis MMEA yang diajukan penyediaan pitanya.
Nomor (12)	:	Diisi golongan dan kadar alkolohol MMEA yang diajukan penyediaan pita cukainya.
Nomor (13)	:	Diisi volume/isi kemasan MMEA dalam ml/Liter.
Nomor (14)	:	Diisi jumlah kemasan MMEA.
Nomor (15)	:	Diisi jumlah pesanan pita cukainya dalam lembar.
Nomor (16)	:	Diisi kantor dimana P3CM diajukan.
Nomor (17)	:	Diisi unit yang menangani P3CM.
Nomor (18)	:	Diisi tanda tangan dan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3CM.
Nomor (19)	:	Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3CM.
Nomor (20)	:	Diisi lokasi P3CM diajukan.
Nomor (21)	:	Diisi tanggal P3CM diajukan.
Nomor (22)	:	Diisi tanda tangan di atas materai dan nama lengkap importir yang mengajukan P3CM.

 

---

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum    u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

	LAMPIRAN II
	PERATURAN MENTERI KEUANGAN
	NOMOR	:	159/PMK.04/2009
	TENTANG	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

 

Diisi oleh KPPBC   ........(1) Nomor : Tanggal : Kode Kantor :

CK-1A Lembar: Asli/Kedua/Ketiga

 

PEMESANAN PITA CUKAI MMEA

 

1.	Nama Pabrik/Importir	:	.............................................. (2) ................................................
2.	Alamat Pabrik/Importir	:	.............................................. (3) ................................................
3.	Nama Pabrik/Importir	:	.............................................. (4) ................................................
4.	NPPBKC	:	.............................................. (5) ................................................
5.	Yang Diberi Kuasa	:	.............................................. (6) ................................................
6.	Cara Pembayaran	:	Tunai/Kredit*)
7.	Jenis MMEA	:	.............................................. (7) ................................
8.	Golongan Tarif Cukai	:	9. Warna Pita Cukai :

 

Seri	Merek	Kemasan	Isi	Gol tarif cukai	Lembar	Jumlah gol tarif cukai x Lbr x Seri	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
...(8)..	...(9)..	...(10)..	...(11)..	...(12)..	...(13)..	...(14)..	...(15)..
Jumlah

 

10	Dikurangi pengembalian cukai sesuai CK ...(16).. Nomor ........ (16) ........... Tanggal (16)......... = Rp	...(17)..
	Jumlah cukai yang seharusnya dibayar   = Rp	...(18)..
11.	Catatan Petugas

 

Nomor .................. (19)...........

Diserahkan Pita Cukai

Tanggal .................. (19)...........

Petugas Bea dan Cukai, .................. (19)........... NIP ............................

 

Setuju Dilayani Pejabat Bea dan Cukai ........... (22)................ NIP ............................

.......(23)......... , ............... Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa, *) ............(24).....................

*) Coret yang tidak perlu

Halaman 2

I.	Kolom untuk Bendaharawan 1. Bendaharawan DJBC di ........................................ (25)................................... 2. Menerangkan bahwa Pabrik/Importir*) di ............... (26) .................................. 3. Dokumen pemesanan pita cukai Nomor ............................ tanggal ................... (27)...... 4. Jumlah cukai yang seharusnya dibayar Rp .................... (28)........................... (......................................................................(29).........................................) 5. Pelunasan cukai secara tunai : Dengan SSCP Nomor .................................. tanggal ....................................... ....(30).... 6. Pelunasan cukai secara kredit : Dibukukan dalam Buku Rekening Kredit Jilid ........................., Folio ......................., Pos............................... .....(31)...... 7. Penundaan pembayaran berakhir tanggal ................ (32) ....................... 8. Jenis jaminan ................... (33) .............. Nilai jaminan Rp ........................ (34) ................. 9. Nomor/Tanggal Bukti Penerimaan Jaminan ...............(36).................   .............(37)........,........(38)........ Bendaharawan DJBC, ................(39)................ NIP ......................................
II.	Tanda Terima Pita Cukai 1. Nama Penerima Pita Cukai : .............................................. (40) ................................ 2. Alamat Penerima Pita Cukai : .............................................. (41) ................................ 3. Kuasa dari : .............................................. (42) ................................   Pada hari ini telah menerima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1A Nomor ..................... tanggal ...................... ....(43)....   Yang menyerahkan: Pejabat Bea dan Cukai ...............(44)................... NIP............................... ................(45)...........,..................... Yang menerima: Pengusaha Importir/Kuasa, *) ....................(46)........................
III.	Penyerahan Pita Cukai Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di .............................(47)............................................, Bahwa Pita Cukai  yang dipesan dengan dokumen pemesanan CK-1A Nomor .....................(48).................. tanggal ............(48).............. telah diserahkan pada tanggal .............(48)........... .............(49)........,..................... Bendaharawan DJBC, ................(50)......................... NIP ................................

PETUNJUK PENGISIAN

 

Nomor (1)	:	Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen.
Nomor (2)	:	Diisi nama pabrik atau perusahaan importir.
Nomor (3)	:	Diisi alamat pabrik atau perusahaan importir.
Nomor (4)	:	Diisi nama pengusaha pabrik atau importir.
Nomor (5)	:	Diisi NPPBKC.
Nomor (6)	:	Diisi nama yang diberi kuasa.
Nomor (7)	:	Diisi jenis MMEA, misalnya: whiskey.
Nomor (8)	:	Diisi seri pita cukai.
Nomor (9)	:	Diisi merek MMEA.
Nomor (10)	:	Diisi jumlah kemasan.
Nomor (11)	:	Diisi jumlah isi per kemasan.
Nomor (12)	:	Diisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA.
Nomor (13)	:	Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
Nomor (14)	:	Diisi jumlah dalam rupiah.
Nomor (15)	:	Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Nomor (16)	:	Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian.
Nomor (17)	:	Diisi nilai pengembalian.
Nomor (18)	:	Diisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Nomor (19)	:	Diisi nomor agenda penyerahan pita cukai.
Nomor (20)	:	Diisi tanggal penyerahan pita cukai.
Nomor (21)	:	Diisi tanda tangan dan nama petugas yang menyerahkan pita cukai.
Nomor (22)	:	Diisi  tanda tangan dan nama pejabat yang memberikan persetujuan.
Nomor (23)	:	Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan
Nomor (24)	:	Diisi tanda tangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan.
Nomor (25)	:	Diisi kantor tempat permohonan diajukan.
Nomor (26)	:	Diisi nama dan lokasi perusahaan.
Nomor (27)	:	Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
Nomor (28)	:	Diisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Nomor (29)	:	Diisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Nomor (30)	:	Diisi nomor dan tanggal SSPCP.
Nomor (31)	:	Diisi berdasarkan data dari buku rekening kredit.
Nomor (32)	:	Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
Nomor (33)	:	Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
Nomor (34)	:	Diisi dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan.
Nomor (35)	:	Diisi dengan huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
Nomor (36)	:	Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
Nomor (37)	:	Diisi kota tempat kantor.
Nomor (38)	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun.
Nomor (39)	:	Diisi tanda tangan, nama, NIP, dan stempel kantor.
Nomor (40)	:	Diisi nama yang menerima pita cukai.
Nomor (41)	:	Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenal).
Nomor (42)	:	Diisi nama perusahaan/nama pengusaha.
Nomor (43)	:	Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan.
Nomor (44)	:	Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita cukai.
Nomor (45)	:	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
Nomor (46)	:	Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
Nomor (47)	:	Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
Nomor (48)	:	Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan dan tanggal penyerahan pita cukai.
Nomor (49)	:	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.
Nomor (50)	:	Diisi tanda tangan, nama terang, dan NIP pejabat yang menyetujui penyerahan.

 

---

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum    u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

 

 

Premium KKP

Kurs Pajak

Agenda KKP