Link Pajak >> Pengaduan Pajak - Depkeu - Pajak Indonesia - Pajak << Link Pajak

Peraturan Perpajakan

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 61/PJ/2009 Tahun 2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 61/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
  2. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain, antara lain diatur mengenai hak pemajakan pemerintah Indonesia atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dengan ketentuan yang berlaku;
  3. bahwa diperlukan adanya pedoman untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;


Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

 

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

Pasal 1


Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

  1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
  2. Wajib Pajak luar negeri selanjutnya disebut WPLN adalah Subjek Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, baik orang pribadi maupun badan, yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  3. Pemotong/Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B.
  5. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak untuk melaporkan penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan untuk suatu masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 2


Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 3

 

(1)

Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :

  1. Penerima penghasilan bukan SUbjek Pajak dalam negeri Indonesia,
  2. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
  3. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

(2)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

 

Pasal 4

 

(1)

Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)

Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal :

  1. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen; atau
  2. WPLN bank.

(3)

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak :

  1. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  2. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
  3. telah ditandatangani oleh WPLN;
  4. telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B, dan
  5. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

(4)

Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

(5)

Lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B tidak perlu menyampaikan SKD.

 

Pasal 5

 

(1)

SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B.

(2)

Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III (Form - DGT 2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

 

Pasal 6


WPLN dapat menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal manfaat P3B tidak diberikan akibat persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi WPLN menganggap pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

Pasal 7


Tata cara penerapan P3B oleh Pemotong/Pemungut Pajak ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

 

(1)

Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

(2)

Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong/Pemungut Pajak tetap diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak.

 

Pajak 9

 

(1)

Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa.

(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak.

(3)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya bentuk usaha tetap dari WPLN yang berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B.

(4)

Dalam hal terdapat indikasi bahwa WPLN menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan Kantor Pelayanan Pajak tempat bentuk usaha tetap seharusnya terdaftar untuk dikirimi Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 10


Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.101/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Masa Transisi Penerapan SE-03/PJ.101/1996;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

 

 

LAMPIRAN I

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

:

PER-61/PJ/2009

TANGGAL

:

5 NOVEMBER 2009

 

TATA CARA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

 

A.

Ketentuan bagi Pemotong/Pemungut Pajak dan Kustodian

1.

Pemotong/Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

2.

Pemotong/Pemungut Pajak.

3.

Pemotong/Pemungut Pajak wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti pemotongan/pemungutan pajak wajib disampaikan kepada WPLN.

4.

Sekalipun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut Pajak tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto, dan mencantumkan "NIHIL" pada kolom jumlah PPh yang dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan kepada WPLN.

5.

Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran II) untuk memastikan bahwa penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan oleh Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak dalam negeri Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh. Keberadaan Subjek Pajak dalam negeri ditentukan dalam hal SKD:

  1. dalam Part IV butir 4 tercantum alamat WPLN di Indonesia; atau
  2. dalam Part IV butir 5 tercantum bahwa WPLN mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia; atau
  3. dalam Part IV butir 6 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia; atau
  4. dalam Part V butir 1, 2, dan 3 mencantumkan tempat pendirian, tempat kedudukan, atau alamat kantor pusat WPLN di Indonesia.

6.

Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh.

7.

Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:

  1. "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
  2. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau
  3. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan butir 13 Pada Part V.

P3B tidak diterapkan dalam salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c di atas. 

8.

Dalam hal WPLN penerima penghasilan adalah lembaga yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh yang pejabat yang berwenang di Indonesia dan di negara mitra P3B, Pemotong/Pemungut Pajak menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tanpa memerlukan SKD.

9.

Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKD dan bukti pemotongan/pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

10.

Untuk pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di bursa efek di Indonesia, selain bunga dan dividen, yang diterima atau diperoleh WPLN melalui Kustodian:

  1. Formulir SKD sebagaimana terdapat pada Lampiran III harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh WPLN penerima penghasilan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra P3B;
  2. SKD asli diserahkan kepada Kustodian oleh WPLN penerima penghasilan;
  3. Kustodian wajib menyerahkan SKD asli yang masih berlaku yang diterima dari WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak;
  4. Dalam hal WPLN penerima penghasilan menerma penghasilan dari beberapa sumber, Kustodian dapat membuat fotokopi SKD dan meminta legalisasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kustodian terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melegalisasi fotokopi SKD wajib menyimpan SKD asli;
  6. Pemotong/Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dengan mengacu kepada SKD asli yang masih berlaku atau fotokopi SKD yang telah dilegalisasi yang disampaikan oleh Kustodian dan menyimpan fotokopi SKD;
  7. Pemotong/Pemungut Pajak wajib membuat tanda bukti pemotongan/pemungutan pajak serta wajib menyerahkannya kepada WPLN melalui Kustodian.

11.

Untuk pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN bank:

  1. Formulir SKD sebagaimana terdapat pada Lampiran III harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh WPLN bank serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra P3B;dan
  2. SKD asli diserahkan kepada Pemotong/Pemungut Pajak.

12.

SKD wajib disimpan oleh Pemotong/Pemungut Pajak selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

B.

Pengadministrasian SKD oleh Kantor Pelayanan Pajak

1.

Pada saat penerimaan SPT petugas yang menerima SPT wajib meneliti kelengkapan SPT Masa Pemotong/Pemungut Pajak, yang sekurang-kurangnya dilampiri dengan bukti pemotongan/pemungutan pajak dan fotokopi SKD.

2.

Penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dengan mencocokkan fotokopi SKD dengan nama WPLN yang tercantum dalam bukti pemotongan/pemungutan pajak, dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak c.q. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3.

Dalam hal Pemotong/Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.

Dalam hal informasi yang terdapat dalam SKD mengindikasikan keberadaan bentuk usaha tetap dari WPLN di Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan informasi tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang untuk diteliti keberadaannya atau dibuatkan Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.

Perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dialporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi.

 









LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

:

PER-61/PJ/2009

TANGGAL

:

5 NOVEMBER 2009



http://ortax.org/files/lampiran/09PJ_PER61_files/5.jpg

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

 

http://ortax.org/files/lampiran/09PJ_PER61_files/1.jpg

http://ortax.org/files/lampiran/09PJ_PER61_files/3.jpg



INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM-DGT 1)

 

Number 1:
Please fiil in the name of the country of income recipient.

Part I Information of Income Recipient:

Number 2:
Please fill in the income recipient's taxpayer indetification number in country where the claimant is registered as a resident taxpayer.

Number 3:
Please fill in the income recipient's name.

Number 4:
Please fill in the income recipient's address.

Number 5:
Please fill in the Indonesia withholding agent's taxpayer identification number.

Number 6:
Please fill in the Indonesia withholding agent's name.

Number 7:
Please fill in the Indonesia withholding agent's address.

Part II Declaration by the Income Recipient:

Number 8:
In case the income recipient is not an individual this form shall be filled by the management of the income recipient. Please fill in the name of person authorized to sign on behalf the income recipient. If the income recipient is an individual, please fill in the name as stated in Number 3.

Number 9:
The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 10:
Please fill in the place and date of signing.

Number 11:
Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Number 12:
Please fill in the contact number of person who signs this form.

Part III Certification by Competent Authority of the Country of Residence:

Number 13 and 14:
Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 15 and 16:
The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 16.

Number 17:
Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 18:
Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

Part IV to be completed if the Income Recipient is an individual:

Number 19:
Please fill in the income recipient's full name.

Number 20:
Please fill in the income recipient's date of birth.

Number 21:
Please check the appropriate box. You are acting as an agent if you act as an intermediary or act for and on behalf of other party in relation with the income source in Indonesia. You are acting as a nominee if you are the legal owner of income or of assets that the income is generated and you are not the real owner of the income or assets.

Number 22:
Please fill in the income recipient's address.

Number 23:
Please check the appropriate box. If your permanent home is in Indonesia, you are considered as Indonesian resident taxpayer according to the Income Tax Law and if you are receive income from Indonesia, the Double Tax Conventions shall not be applied.

Number 24:
Please fill in the name of country where you ordinarily reside.

Number 25:
Please check the appropriate box. In case you have ever been resided in Indonesia, please fill the period of your stay and address where you are resided.

Number 26:
Please check the appropriate box. In case you have any offices, or other place of business in Indonesia, please fill in the address of the offices, or other place of business in Indonesia

Part V To be Completed if the income Recipient is non Individual:


Number 27:

Please fill in the country where the entity is registered or incorporeted.

Number 28:
Please fill in the country where the entity is controlled or where its management is situated.

Number 29:
Please fill in the address of the entity's Head Office.

Number 30:
Please fill in the address of any branches, offices, or other place of business of the entity situated in Indonesia.

Number 31:
Please fill in the nature of business of the claimant.

Number 32-38:
Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Part VI for Income Earned from Indonesia in Respect to which relief is claimed:

Number 39:
Please fill in the type of income (e.g. dividend, interest, or royalities).

Number 40:
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian law.

Number 41:
Please fill in the type of income from rendering services (including professional).

Number 42:
Please fill in the amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law.

Number 43:
In case your income is arising from rendering service, please fill in the periode when the service is provided.

Number 44:
Please fill in the type of income.

Number 45:
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law.










LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

:

PER-61/PJ/2009

TANGGAL

:

5 NOVEMBER 2009



http://ortax.org/files/lampiran/09PJ_PER61_files/5.jpg

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

http://ortax.org/files/lampiran/09PJ_PER61_files/4.jpg

INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM-DGT 2)

 

Number 1:
Please fill in the name of the country of income recipient.

Number 2:
Please fill in the name of the income recipient.

Number 3:
Please fill in the income recipient's taxpayer identification number in country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 4:
Please fill in the income recipient's address.

Number 5:
This form shall be by the management of the claimant. Please fill in the name of country where income recipientis registered as a resident taxpayer.

Number 6:
The claimant or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 7:
Please fill in the place and date of signing.

Number 8:
Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Number 9:
Please fill in the contact number of person who signs this form.

Number 10 and 11:
Please fill in the name of country where the claimant is registered as a resident taxpayer.

Number 12 and 13:
The Competent Authorities or his authorized representative should certify this form by signing it. The position of the signor should be filled in Number 13.

Number 14:
Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 15:
Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.