Cari KKP

Download

YM

Peraturan Perpajakan

PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 46/PMK.04/2009 Tahun 2009

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 47/PMK.04/2009 Tahun 2009

PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 8 TAHUN 2009 Tahun 2009

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 45/PMK.03/2009 Tahun 2009

PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 22/PJ/2009 Tahun 2009

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 43/PMK.03/2009 Tahun 2009

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 25 TAHUN 2009 Tahun 2009

KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PEDAGANG PENGUMPUL

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 02/PJ.03/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 26/PJ/2009 Tahun 2009

TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 21/PJ/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 25/PJ/2009 Tahun 2009

PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 20/PJ/2009 Tahun 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA (PAP3D)

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 27/PJ/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 24/PJ/2009 Tahun 2009

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 38/PMK.09/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 31/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 26/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 33/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 34/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 29/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 36/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 37/PMK.011/2009 Tahun 2009

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 23/PMK.07/2009 Tahun 2009

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 24/PMK.07/2009 Tahun 2009

PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 25/PMK.07/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 24/PJ/2009 Tahun 2009

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 38/PMK.09/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 30/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 31/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 26/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 27/PMK. 011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 33/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 34/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 34/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 36/PMK.011/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 37/PMK.011/2009 Tahun 2009

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 23/PMK.07/2009 Tahun 2009

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 29/PMK.011/2009 Tahun 2009

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 24/PMK.07/2009 Tahun 2009

PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 25/PMK.07/2009 Tahun 2009

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 19/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 14/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 13/PJ/2009 Tahun 2009

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 12/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-179/PJ/2007 TENTANG TEMPAT LAIN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 11/PJ/2009 Tahun 2009

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2009

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 22/PMK.02/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.07/2008 TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 20/PMK.07/2009 Tahun 2009

PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 10/PJ/2009 Tahun 2009

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 19 TAHUN 2009 Tahun 2009

BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 18 TAHUN 2009 Tahun 2009

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 17 TAHUN 2009 Tahun 2009

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 16 TAHUN 2009 Tahun 2009

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 15 TAHUN 2009 Tahun 2009

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 14/PMK.03/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-253/PMK.03/2009 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 13/PJ/2009 Tahun 2009

PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 1/PJ.04/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR : 12/PMK. 03/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2008 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 7/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 09/PMK.04/2009 Tahun 2009

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 256/KM.4/2009 Tahun 2009

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 07/PMK.011/2009 Tahun 2009

PENEGASAN PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERKAIT DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 8/PJ/2009 Tahun 2009

PENEGASAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 9/PJ/2009 Tahun 2009

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 5/PJ/2009 Tahun 2009

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 6/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 02/PMK.011/2009 Tahun 2009

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 2/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 1/PJ/2009 Tahun 2009

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 1/PJ/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 1/PJ/2009 Tahun 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 54/PJ/2008 Tahun 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 02/PMK.011/2009 Tahun 2009

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 2/PJ/2009 Tahun 2009

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 7/PJ.03/2008 Tahun 2008

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 52/PJ/2008 Tahun 2008

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 51/PJ/2008 Tahun 2008

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 234/PMK.011/2008 Tahun 2008

PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA SUNSET POLICY DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 80/PJ/2008 Tahun 2008

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 78/PJ/2008 Tahun 2008

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 47/PJ/2008 Tahun 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.05/2008 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 221/PMK.05/2008 Tahun 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 220/PMK.04/2008 Tahun 2008

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. NOMOR 203/PMK.011/2008 Tahun 2008

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 198/PMK.07/2008 Tahun 2008

PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 66/PJ/2008 Tahun 2008

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2009

Perpu No. NOMOR 561/Kep. 684 - Bangsos/2008 Tahun 2008

PELAKSANAAN PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 62/PJ/2008 Tahun 2008

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Dirjen Pajak No. 42/PJ/2008 Tahun 2008

PEMBERIAN NPWP BAGI KARYAWAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 59/PJ/2008 Tahun 2008

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. NOMOR SE - 08/PJ.01/2008 Tahun 2008

FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK (SUNSET POLICY 2008)

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PENG-01/PJ/2008 Tahun 2008

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 JULI SAMPAI DENGAN 13 JULI 2008

Keputusan Menteri Keuangan No. NOMOR 454/KM.1/2008 Tahun 2008

TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. Nomor SE-33/PJ/2008 Tahun 2008 Tahun 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 30/PJ/2008 Tahun 2008

TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA SPT MASA PPN FORMULIR 1108 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT

Keputusan Dirjen Pajak No. NOMOR KEP - 112/PJ/2008 Tahun 2008

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR PER - 28/PJ./2008 Tahun 2008

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 27/PJ/2008 Tahun 2008

PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA

Keputusan Dirjen Pajak No. NOMOR KEP - 105/PJ/2008 Tahun 2008 Tahun 2008

TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 26/PJ/2008 Tahun 2008 Tahun 2008

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

Peraturan Dirjen Pajak No. NOMOR 24/PJ/2008 Tahun 2008

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 JUNI SAMPAI DENGAN 15 JUNI 2008

Keputusan Menteri Keuangan No. NOMOR 393/KM.1/2008 Tahun 2008

PENGGUNAAN ANGGARAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2008

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. NOMOR 83/PMK.05/2008 Tahun 2008

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. No. NOMOR 66/PMK.03/2008 Tahun 2008 Tahun 2008

Premium KKP

Kurs Pajak

Agenda KKP